Biden: AS Bisa Sanksi Putin Jika Rusia Invasi Ukraina
By Nad
nusakini.com - Internasional - Presiden AS Joe Biden mengatakan dia akan mempertimbangkan sanksi pribadi terhadap Vladimir Putin jika Rusia menginvasi Ukraina.
Biden mengatakan akan ada "konsekuensi besar" bagi dunia jika Rusia mengambil tindakan terhadap negara yang terletak di perbatasan barat daya itu.
Komentarnya muncul ketika para pemimpin Barat lainnya mengulangi peringatan bahwa Rusia akan membayar harga yang mahal untuk invasi.
Rusia menuduh AS dan lainnya "meningkatkan ketegangan" atas masalah ini dan menyangkal rencananya untuk memasuki Ukraina.
Namun, Moskow telah membangun pasukan di perbatasan, dengan sekitar 100.000 tentara Rusia dikerahkan di wilayah tersebut.
Mengambil pertanyaan dari wartawan, Biden menjawab "ya" ketika ditanya apakah dia bisa melihat dirinya menjatuhkan sanksi pada presiden Rusia secara pribadi jika terjadi invasi.
Dia mengatakan langkah seperti itu melintasi perbatasan Ukraina akan berarti "konsekuensi besar di seluruh dunia" dan bisa menjadi "invasi terbesar sejak Perang Dunia Kedua".
Biden menambahkan bahwa dia akan merasa berkewajiban untuk meningkatkan kehadiran NATO di Eropa timur.
"Kami harus menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi siapa pun, setiap anggota NATO, untuk khawatir apakah ... NATO akan membela mereka," katanya.
Namun dia mengulangi bahwa tidak ada rencana untuk mengirim pasukan AS ke Ukraina sendiri.
Rusia menanggapi dengan marah pernyataan tersebut dan menuduh AS dan NATO "membanjiri" Ukraina dengan senjata dan penasihat barat.
"Tidak ada penjelasan tentang apa yang dilakukan armada Amerika di dekat pantai Rusia," kata Misi Tetap Moskow untuk PBB dalam sebuah pernyataan.
Secara terpisah, pemerintahan Biden mengatakan sedang bekerja dengan pemasok minyak dan gas di seluruh dunia untuk meningkatkan pengiriman ke Eropa jika Rusia memotong pasokan, New York Times melaporkan.
Rusia saat ini menyediakan sekitar sepertiga dari minyak mentah dan gas yang diimpor oleh Uni Eropa.
Sebelumnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan sekutu Barat akan menanggapi setiap serangan dengan sanksi ekonomi "berat", menambahkan bahwa Inggris siap untuk mengerahkan pasukan untuk melindungi sekutu NATO di wilayah tersebut.
Dia mengangkat masalah pelarangan Rusia dari sistem pembayaran internasional Swift, sebuah langkah yang menurut pejabat senior Rusia berarti Eropa tidak akan mampu membayar dan menerima produk Rusia.
Sementara itu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dialog dengan Moskow akan terus berlanjut.
Dia akan berbicara melalui telepon dengan Putin pada hari Jumat (28/1), tambahnya, dan mencari klarifikasi tentang niat Rusia terhadap Ukraina.
Selama pembicaraan krisis pada hari Senin (24/1), kekuatan Barat setuju untuk sanksi yang "belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap Rusia jika ingin menyerang.
AS juga telah menempatkan 8.500 tentara dalam siaga - sebagian untuk membantu memperkuat sekutu NATO - yang menurut Rusia menyebabkan "keprihatinan besar".
Washington juga telah memperingatkan sekutu Rusia Belarusia bahwa mereka akan "menghadapi tanggapan cepat dan tegas" jika membantu dalam invasi.
Kremlin mengatakan pihaknya melihat NATO sebagai ancaman keamanan, dan menuntut jaminan hukum bahwa aliansi itu tidak akan berkembang lebih jauh ke timur, termasuk ke negara tetangga Ukraina. Tetapi AS mengatakan bahwa masalah yang dipertaruhkan adalah agresi Rusia, bukan ekspansi NATO.
Kekhawatiran akan invasi telah mendorong kedutaan besar Barat di Kyiv untuk menarik beberapa personel.
Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencoba meyakinkan negaranya dalam pidato TV pada hari Selasa (25/1).
"Tidak ada kacamata berwarna mawar, tidak ada ilusi kekanak-kanakan, semuanya tidak sederhana... Tapi ada harapan," katanya. "Lindungi tubuh Anda dari virus, otak Anda dari kebohongan, hati Anda dari kepanikan."
Dia mengatakan dia bekerja untuk mengatur pertemuan dengan para pemimpin Prancis, Jerman dan Rusia.
Rusia telah merebut wilayah Ukraina sebelumnya, ketika mencaplok Krimea pada tahun 2014. Setelah pasukan Rusia menguasai, Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum yang dianggap ilegal oleh Barat dan Ukraina.
Pemberontak yang didukung Rusia juga menguasai wilayah timur Ukraina dekat perbatasan Rusia. Konflik itu telah menelan korban sekitar 14.000 jiwa, dengan kesepakatan damai 2015 masih jauh dari terpenuhi. (bbc/dd)